Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah soal mata pelajaran sejarah yaitu alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 yaitu

 

Berikut ini kunci jawaban dan pembahasannya yang bisa Anda jadikan referensi.

 

Soal

Alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 yaitu

 

Jawaban Terverifikasi Ahli

Jawaban

Alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 yaitu karena kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.

 

Pembahasan

Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Alasan diganti karena saat itu sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik.

 

Kemudian, pada tanggal 10 November 1956, para anggota Konstituante memulai sidang untuk menetapkan konstitusi baru. Namun, dua tahun kemudian, konstitusi baru yang diinginkan belum juga disusun.

 

Mengingat syarat itu, Presiden Sukarno menyampaikan mandat di hadapan Majelis Konstituante pada 22 April 1959. Isi pesan yang disampaikan adalah bahwa Soekarno menganjurkan berlakunya kembali UUD 1945.

 

Usulan Presiden Sukarno untuk memberlakukan kembali UUD 1945 menuai pro dan kontra. Dua partai besar, PNI dan PKI, menerima usulan Sukarno, namun Masyumi menolak.

 

Alasan penolakan mereka karena khawatir jika UUD 1945 diundangkan kembali, akan diterapkan demokrasi terpimpin. Akibatnya, para pemilih memberikan suara pada tanggal 30 Mei 1959. Hasilnya adalah 269 suara mendukung pemulihan UUD 1945 dan 199 lainnya tidak setuju.

 

Meski banyak yang memberikan suara setuju, namun pemungutan suara kembali dilakukan karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum (jumlah minimal anggota yang harus hadir dalam rapat). Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 dan 2 Juni 1959, tetapi sekali lagi gagal.

 

Akibat kegagalan yang terjadi, Konstituante dipandang tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga Presiden Sukarno memutuskan untuk mengeluarkan keputusan presiden. Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00.

 

Dengan dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950 dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Terpimpin.